Lisa Novita 2 AN E (Resume webinar)
Nama : Lisa Novita
Npm : 118090101
Tk/kelas : 2 AN E
Webinar
"Fenomena komunikasi di massa pandemi covid 19 dalam berbagai perspektif"
Moderator : Welly wihayati. S.sos M. Si (sekprodi ilmu komunikasi)
Dekan Fisip : Dr. Nurudin Siraj Drs, MA,M.Si
Pemateri pertama : Farida Nurfalah S. Sos, M. Si
Tema: Fenomena media komunikasi masa pada pandemi covid-19
Berbicara mengenai media sering kali kita mendengar yang namanya media. Hidup ini dikendalikan oleh media masa ini terjadi karena dalam kehidupan sehari hari pasti membutuhkan informasi ataupun berita. Salah satu diantranya diperoleh dri media masa yang skrng lg trend menggunakan new media jg. Hal ini terjadi bisa di kit lihat dari hasil penelitian dari Iki jabar yaitu bahwa 9% milenial membuka smrphn 1 menit setelah bngun tidur. Dan telah terjadi jg pergeseran bahwa masyarakat sekararg ini kebutuhannya sudah bergeser jg ke wifi. Dlm penelitian ikom unisba Kaum milenial dlm interkasi dngn temn sebanyanya secara minialpun dengan menggunakan hp.
Media membentuk dan dibentuk oleh masyarakat. Media bisa dikatakan membentuk masyarakat karena apa yg dipublikasikan disajikan oleh media pasti target sasaranny masyarakat itu sendiri. Dibentuk oleh masyarakat jg yg namanya informasi bersumber dari masyarakat. Maka media dan covid-19 ini menjadi tema central dalam masyarakat. Dalam UU No. 40 tahun 1999 pasal 3 dijelaskan bahwa "Per nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, menghimbur, dan kontrol sosial". Hasil penelitian lain juga menjadi lahan terbuka bagi diskusi dan perdebatan pada masa covid 19 oleh karena itu Ketua pakar gugus percepatan penanganan covid 19 prof Wiku B Adsasmito mengungkapkan ada 3 masalah besar yaitu: virus corona itu sendiri, egosektoral dan mefia.
Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh media selama. Covid 19 dalam mengendalikan isu-isu yang tetus bertambah setiap harinya. Situasi pandemi membuat jurnalis dan organisasi media harus mengikuti perkembangan informasi yang dapat diandalkan serta menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Bentuk media masa itu sendiri afa media cetak,Elektronik dan terbentuknya komprojeksi media.
Sebanyak 57,3% masyarakat percaya kepada media komprosional karena fakta dan data yang disajikan oleh media kompresional tersebit. Salah satu diantaranya katena narasumbernya dan dari media kompresional itu sendiri. Ada beberapa kepercayaan masyarakat kepada media jejaring sosial karena adanya sebagai referensi media yg ada. Selain itu karena untuk mencari kebenaran. Situasi seperti ini dibutuhkan sikap masyarakat untuk membekali dirinya dengan memilah dan nemilih berita dengan cara mengidentifikasi hoax.
Harapan terhadap Pandemi ini maka diperlukanlah sikap masyarakat untuk belajar atau membekali dirinya untuk memilah informasi yang ada untuk menghindari hoaks. Masyarakat harus beradaptasi kebiasaan New Normal ini misalnya tetap disiplin dalam protokol kesehatan.
Pemateri kedua : Dr. M. Badri M. Si
Tema : Komunikasi untuk menggerakkan modal sosial di masa pandemi covid 19
Ada 6 indikator modal sosial:
1. Penguatan Kelompok dan Jejaring
Masyarakat Indonesia terbiasa hidup komunal baik formal maupun informal. Kelompok merupakan salah satu modal sosial penting di Indonesia. Kekuatan kelompok dapat mendorong kebersamaan untuk pemecahan masalah, termasuk bencana corona. Partisipasi kelompok diperlukan untuk membangun kekuatan kolektif melawan wabah tersebut.
Membangun kesadaran individu dalam kelompok-kelompok masyarakat penting untuk memutus rantai penyebaran corona. Di sini, perlu peran opinion leader untuk membangun kesadaran dan perubahan perilaku untuk mendukung penanggulangan bencana corona.
Selain itu, kelompok berperan memperkuat imunitas mental masyarakat agar tidak mengalami wabah anxiety akibat corona.
Selanjutnya, jejaring antarkelompok harus diperkuat untuk membangun kekuatan lebih besar. Lepaskan bendera dan identitas sosial, kultural, agama, dan sebagainya. Jejaring kelompok tanpa sekat dan batas akan lebih efektif menyatukan beragam kepentingan berbeda untuk kepentingan sama: mengatasi bencana corona. Jejaring yang terbentuk akan membangun solidaritas kolektif.
2. Saling Percaya dan Solidaritas
Sikap saling percaya diperlukan untuk mengatasi bencana corona. Saling percaya diperlukan baik antarmasyarakat maupun dengan pengambil kebijakan. Masyarakat harus percaya dengan skema kebijakan penanggulangan bencana corona pemerintah, dengan tetap berpikir kritis. Percaya ketika diminta untuk tetap di rumah, bekerja di rumah, meniadakan kegiatan ramai, tidak berkerumun, dan sebagainya untuk mencegah penyebaran virus secara masif.
Tanpa kepercayaan publik, upaya pemerintah mengatasi bencana corona akan sia-sia. Begitu juga sebaliknya, pemerintah mesti percaya bahwa masyarakat juga tidak tinggal diam. Masyarakat ikut membantu, baik sekadar mengikuti anjuran pemerintah, maupun membantu mengatasi kekurangan perlengkapan dan kebutuhan yang belum mampu dicukupi pemerintah. Misalnya kebutuhan tenaga medis, masker, hand sanitizer, bahan makanan, dan lainnya.
Pemerintah seharusnya menjaga kepercayaan ini dengan mengoptimalkan upaya penanggulangan bencana corona. Mengutamakan kepentingan publik dibanding kepentingan segelintir elite.
Kepercayaan akan menumbuhkan solidaritas, baik individu maupun kolektif. Solidaritas merupakan energi sosial untuk menghadapi bencana corona. Solidaritas antarwarga dapat membangun kekuatan di tingkat masyarakat. Solidaritas politik untuk membangun kekuatan politik dan kebijakan di tingkat negara. Dalam kondisi bencana, hilangkan sekat penguasa dan oposisi: solidaritas nasional lebih penting.
3. Gotong Royong dan Kerja Sama
Gotong-royong adalah modal sosial yang sudah mengakar, warisan leluhur bangsa Indonesia. Partisipasi individu dan kelompok ini diperlukan untuk mengatasi bencana. Lupakan perseteruan politik demi menanggulangi bencana dan menjamin keselamatan kolektif. Daripada berkomentar dan saling menghujat, warganet dan elite-elite politik sebaiknya turun tangan menggerakkan kelompoknya untuk bersama-sama terlibat dalam penanggulangan bencana.
Kerja sama juga diperlukan dari pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga tidak wajar dan menimbun barang. Dunia usaha seharusnya cepat tanggap mengalokasikan dana CSR untuk penanggulangan bencana corona. Dalam kondisi demikian, semua bisa menjadi korban. Jika dunia usaha tidak mau ambil bagian, bisnisnya ke depan pasti akan terganggu. Sebab dunia usaha berhubungan dengan SDM dan pasar. Keduanya digerakkan oleh manusia. Dan, wabah corona mengincar manusia, siapa saja, di mana saja.
4. Informasi dan Komunikasi
Subdimensi ini memainkan peranan penting untuk mengatasi infodemik yang mewabah di berbagai media sosial. WHO menjelaskan, infodemik adalah gelombang informasi berlebihan tentang suatu masalah, yang kemudian menyulitkan identifikasi solusinya. Dalam kasus ini, virus virtual tersebut sering menjadi pemicu kegaduhan di media sosial. Infodemik ini justru bisa lebih berbahaya dibanding pandemik corona itu sendiri. Hoaks salah satunya.
Masifnya penyebaran hoaks terkait corona akan memicu kepanikan publik dan mengganggu sistem sosial ekonomi secara nasional. Lihat saja ketika nilai rupiah mencapai titik terendah, percakapan di media sosial justru memicu keributan tidak solutif. Perang tagar masih terjadi antara warnaget pro dan kontra pemerintah.
Hoaks juga bisa terjadi di dunia nyata di tingkat warga, memicu panic buying di pasar tradisional. Menghadapi ini, aparat pemerintah di daerah sampai level desa/ kelurahan mestinya bisa menjadi komunikator bagi masyarakat. Dalam kondisi krisis, warga butuh komunikator yang sumbernya dapat dipercaya.
Situs covid19.go.id merupakan salah satu usaha menangkal infodemik. Per 27 Maret 2020 sudah terdapat 188 hoaks yang berhasil ditangkal. Meski realitanya seperti fenomena gunung es, hoaks terkait corona masih juga mewabah di berbagai media sosial dan aplikasi perpesanan. Masih banyak pihak-pihak yang jarinya lebih lincah dari nalar yang membagikan informasi nir-verifikasi.
Di sisi lain, pemerintah sebaiknya lebih terbuka terhadap data infrastruktur dan sumber daya untuk mengatasi bencana corona. Adanya gap antara informasi pemerintah dan realitas lapangan menyebabkan ketidakpercayaan publik. Selain itu, publik membutuhkan informasi akurat tentang individu dan lokasi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan pasien positif corona, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pribadi pasien.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bahkan sampai membuat petisi di situs change.org agar pemerintah membuka informasi sebaran infeksi dan riwayat perjalanan pasien positif Covid-19. Keterbukaan informasi seperti yang dituntut AJI penting untuk menciptakan kehati-hatian dan kewaspadaan. Keterbukaan informasi dapat membuat masyarakat melakukan mitigasi risiko secara mandiri.
Informasi tertutup, simpang-siur, dan samar hanya akan menciptakan kepanikan atau ketidakpedulian. Banyak masyarakat masih cuek dan santai karena merasa di kawasan tempat tinggal dan aktivitasnya aman dari wabah corona. Akhirnya, imbauan pemerintah untuk tetap di rumah diabaikan.
5. Keeratan Sosial dan Kebersamaan
Subdimensi ini berkaitan dengan keeratan sosial, upaya meredam konflik sebagai akibat dari berbagai macam perbedaan antaranggota masyarakat, serta ada tidaknya diskriminasi terhadap akses layanan publik. Keeratan sosial diperlukan agar bencana corona tidak memicu konflik, baik konflik SARA, konflik identitas, maupun konflik ekonomi.
Tidak dipungkiri, bencana corona berdampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama sektor informal dan UMKM. Permasalahan ekonomi biasanya memiliki efek domino terhadap permasalahan sosial. Keeratan sosial diperlukan untuk meredam efek domino tersebut. Dalam konteks ini, keeratan sosial akan berkaitan dengan keeratan ekonomi. Keeratan ekonomi akan menjaga masyarakat dari potensi konflik ekonomi.Ketika pemerintah memutuskan kebijakan kerja di rumah, larangan berkumpul, larangan membuka usaha, mestinya dibarengi dengan insentif bagi dunia usaha dan pekerja informal terdampak.
Keeratan sosial ekonomi juga bermakna pihak yang tidak terdampak secara ekonomi membantu tetangganya yang terdampak. Pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh publik, dan siapa pun, mestinya dapat mendorong keeratan sosial ekonomi di lingkungannya. Dana kas/infak rumah-rumah ibadah mestinya dapat dialokasikan untuk kebutuhan makanan masyarakat terdampak langsung, sampai pandemik ini berakhir.
Keeratan sosial dan ekonomi ini akan memperkuat kebersamaan warga dan negara dalam menanggulangi bencana corona. Bersama-sama, bangsa Indonesia akan berjuang untuk menang menghadapi makhluk tak kasatmata itu. Seperti dikatakan Presiden Jokowi, kita bangsa besar, bangsa petarung, bangsa pejuang, insya Allah mampu menghadapi tantangan global berat ini.
6. Pemberdayaan dan Aksi Politik
Pemberdayaan diperlukan untuk mengelola kemampuan masyarakat dalam mengatasi bencana corona. Masyarakat Indonesia sudah berdaya dan teruji mengatasi persoalan bencana alam di negeri ini. Pemberdayaan masyarakat diperlukan, karena mereka juga subjek, bukan sekadar objek kebijakan. Menghadapi bencana corona, pemerintah tidak mungkin bisa melakukannya sendiri, tanpa partisipasi masyarakat.
Dalam kondisi bencana, inisiatif masyarakat diperlukan untuk mengatasi persoalan di lingkungannya. Misalnya, di tengah kelangkaan masker dan hand sanitizer, banyak individu dan komunitas membuat barang langka tersebut dan membagikannya secara gratis kepada yang membutuhkan. Lebih dari itu, ada juga yang membagi-bagikan sembako bagi masyarakat paling terdampak secara ekonomi.
Inisiatif-inisiatif ini perlu dikembangkan di seluruh Indonesia, sehingga menjadi aksi politik masyarakat. Aksi politik juga perlu digerakkan untuk mendorong penyelenggara negara lebih sensitif kepentingan publik. Wajar publik marah, ketika elite politik ingin dia dan keluarganya lebih dulu mendapat fasilitas rapid test corona. Padahal ODP dan tenaga medis lebih membutuhkan dibanding mereka.
Berbagai subdimensi modal sosial tersebut perlu diterapkan di berbagai tingkatan, mulai level mikro, level meso, hingga level makro. Penerapan modal sosial level mikro di tingkat individu, rumah tangga, atau lingkungan setempat. Dijelaskan BPS (2010), modal sosial berwujud kelompok dan jejaring yang didasari oleh sikap saling percaya dan toleransi, dapat mengatasi berbagai permasalahan sosial di lingkungan setempat.
Pemateri ketiga : Dr. Dedi Kurni Syah S.sos M. Ikom
Tema : Pandemi komunikasi Implikasi sosiopolitik Nasional
Aspek ini melihat bagaimana negara dalam hal ini adalah pemerintah menjalankan aksi komunikasi terkait dengan pandemi yang kemudian ini berimbas sangat panjang sekali. Yang berkaitan dengan isu-isu sosial, dan isu-isu politik secara nasional. Bagaimama pemerintah menjalankan aksi komunikasi yang kaitannya dengan pandemi dan imbasnya Sangat panjang sekali seperti isi sosial dan isu politik secara nasional. Hasik riset dengan metode willbeng metodelogi adalah riset yang memungkinkan responden memiliki pengetahuan yang relevan dengan tema yang kota riset sehingga ada dialog antara survior dan responden. Sejauh mana penanganan komunikasi pemerintah terkait wabah covid 19
Hasil riset IVO, salah satu hasilnya memiliki kaitan dengan pemerintah dengan penanganan pandemi covid-19. Yang ditanyakan adalah sejauh mana penilaian publik atas kinerja pemerintah dalam penanganan wabah covid-19 beserta implikasi sosial dan politik. Hanya ada 58,6 masyarakat yang menyatakan puas. 34,4 tidak puas. 7,0 abstain. Ini riset skala Nasional yang respondennya sebanyak 1.350 responden yang tersebar di 34 provinasi kecuali Papua Barat.
Integritas pesan bergantung pada integritas sumber, jika sebuah informasi didistribusikan oleh sumber dan materi yang bias, maka publik sulit menerima pesan meskipun telah berulangkali mencoba memahami.
Persepsi penanganan pandemi tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19
Klaster respon:
Pemerintah pusat mendapatkan 32,5%
Pemerintah provinsi 41,9%
Pemerintah kota/kab 6%
Pemerintah Kecamatan 0,2%
Pemerintah Desa 3,4%
Pemerintah RW/RT 16%
Penilaian publik terhadap aspek tertentu terkait penanganan pandemi covid-19. Penilaian ini mengukur kelemahan dan kelebihan dari kinerja pemerintah.
Model komunikasi ( pandemi public relation)
Pemerintah menggunakan model komunikasi publikcity model dan informational public model. Yang keduanya ini adalah menempatkan masyarakat itu penerima pesan dan tidak punya kewenangan untuk melakukan feedback. Yang semestinya digunakan dan ideal adalah model komunikasi two way assimentrial model dan two way simentrial model.
Memahami publik, James E. Grunig. Managing Public Relation. 1985:
Non publik, adalah kelompok yang tidak berpengaruh maupun mempengaruhi kebijakan.
Publik yang tersembunyi, adalah kelompok yang menghadapi masalah akibat kebijakan, namun mereka tidak menyadari.
Publik yang sadar, kelompok yang mengenali adanya masalah.
Publik yang aktif, kelompok yang mengambil tindakan terhadap suatu kebijakan.
Pemateri kerakhir: Yuda Sunjaya S.sos
Tema : Fenomena komunikasi ditengah wabah covid 19
Komunikasi di era pandemi. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah kita tahu awal pandemi pasien positif covid ditengah wabah pandemi corona diberikan informasi yang berbeda oleh pemerintah di saat yang sama masyarakat juga ingin tahu pasien-pasien positif corona. Belum lagi banjir informasi yang tidak jelas sumbernya dari mana yang tersebar di publik. Dari awal untuk menutupi itu sebetulnya melahirkan masyarakat ingin tahu siapa pasien corona dan sampai hari ini masih berbeda-beda. Tingkat kepercayaan masyarakat lebih tinggi pada saat kondisi sekarang lebih banyak bertabrakan pada hal-hal yang efesien di samping pemerintah juga menyampaikan data. Pada posisi seerti ini masyarakat membentuk itu sendiri. Salah satunya google crome terbentuk dari apa yang dicari masyarakat trust ending. Ketik itu muncul menjadi tren maka media akan berlomba-lomba untuk bagaimana untuk mengaplikasikan tren itu ke dalam pita.
Perubahan pola komunikasi di indonesia harus masuk sektor-sektor karena kit tidak kekurangan lembaga riset di indonesia. Efek yang ditimbulkan dari pada informasi dari awal sampai akhir bahwa ada kelompok masyarakat yang menolak fakta seerti tidak bermasker dll. Karena dia merasa virus tidak ada, dan ada juga yang menerima kenyataan. Secara garis besar bahwa pemerintah harus mengubah pola komunikasi itu sendiri. Bagaimana cara menyampaikan informasi terkait covid khususnya di indonesia media itu dibentuk oleh masyarakat karena keingintahuan masyarakat tidak terjawab.
Npm : 118090101
Tk/kelas : 2 AN E
Webinar
"Fenomena komunikasi di massa pandemi covid 19 dalam berbagai perspektif"
Moderator : Welly wihayati. S.sos M. Si (sekprodi ilmu komunikasi)
Dekan Fisip : Dr. Nurudin Siraj Drs, MA,M.Si
Pemateri pertama : Farida Nurfalah S. Sos, M. Si
Tema: Fenomena media komunikasi masa pada pandemi covid-19
Berbicara mengenai media sering kali kita mendengar yang namanya media. Hidup ini dikendalikan oleh media masa ini terjadi karena dalam kehidupan sehari hari pasti membutuhkan informasi ataupun berita. Salah satu diantranya diperoleh dri media masa yang skrng lg trend menggunakan new media jg. Hal ini terjadi bisa di kit lihat dari hasil penelitian dari Iki jabar yaitu bahwa 9% milenial membuka smrphn 1 menit setelah bngun tidur. Dan telah terjadi jg pergeseran bahwa masyarakat sekararg ini kebutuhannya sudah bergeser jg ke wifi. Dlm penelitian ikom unisba Kaum milenial dlm interkasi dngn temn sebanyanya secara minialpun dengan menggunakan hp.
Media membentuk dan dibentuk oleh masyarakat. Media bisa dikatakan membentuk masyarakat karena apa yg dipublikasikan disajikan oleh media pasti target sasaranny masyarakat itu sendiri. Dibentuk oleh masyarakat jg yg namanya informasi bersumber dari masyarakat. Maka media dan covid-19 ini menjadi tema central dalam masyarakat. Dalam UU No. 40 tahun 1999 pasal 3 dijelaskan bahwa "Per nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, menghimbur, dan kontrol sosial". Hasil penelitian lain juga menjadi lahan terbuka bagi diskusi dan perdebatan pada masa covid 19 oleh karena itu Ketua pakar gugus percepatan penanganan covid 19 prof Wiku B Adsasmito mengungkapkan ada 3 masalah besar yaitu: virus corona itu sendiri, egosektoral dan mefia.
Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh media selama. Covid 19 dalam mengendalikan isu-isu yang tetus bertambah setiap harinya. Situasi pandemi membuat jurnalis dan organisasi media harus mengikuti perkembangan informasi yang dapat diandalkan serta menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Bentuk media masa itu sendiri afa media cetak,Elektronik dan terbentuknya komprojeksi media.
Sebanyak 57,3% masyarakat percaya kepada media komprosional karena fakta dan data yang disajikan oleh media kompresional tersebit. Salah satu diantaranya katena narasumbernya dan dari media kompresional itu sendiri. Ada beberapa kepercayaan masyarakat kepada media jejaring sosial karena adanya sebagai referensi media yg ada. Selain itu karena untuk mencari kebenaran. Situasi seperti ini dibutuhkan sikap masyarakat untuk membekali dirinya dengan memilah dan nemilih berita dengan cara mengidentifikasi hoax.
Harapan terhadap Pandemi ini maka diperlukanlah sikap masyarakat untuk belajar atau membekali dirinya untuk memilah informasi yang ada untuk menghindari hoaks. Masyarakat harus beradaptasi kebiasaan New Normal ini misalnya tetap disiplin dalam protokol kesehatan.
Pemateri kedua : Dr. M. Badri M. Si
Tema : Komunikasi untuk menggerakkan modal sosial di masa pandemi covid 19
Ada 6 indikator modal sosial:
1. Penguatan Kelompok dan Jejaring
Masyarakat Indonesia terbiasa hidup komunal baik formal maupun informal. Kelompok merupakan salah satu modal sosial penting di Indonesia. Kekuatan kelompok dapat mendorong kebersamaan untuk pemecahan masalah, termasuk bencana corona. Partisipasi kelompok diperlukan untuk membangun kekuatan kolektif melawan wabah tersebut.
Membangun kesadaran individu dalam kelompok-kelompok masyarakat penting untuk memutus rantai penyebaran corona. Di sini, perlu peran opinion leader untuk membangun kesadaran dan perubahan perilaku untuk mendukung penanggulangan bencana corona.
Selain itu, kelompok berperan memperkuat imunitas mental masyarakat agar tidak mengalami wabah anxiety akibat corona.
Selanjutnya, jejaring antarkelompok harus diperkuat untuk membangun kekuatan lebih besar. Lepaskan bendera dan identitas sosial, kultural, agama, dan sebagainya. Jejaring kelompok tanpa sekat dan batas akan lebih efektif menyatukan beragam kepentingan berbeda untuk kepentingan sama: mengatasi bencana corona. Jejaring yang terbentuk akan membangun solidaritas kolektif.
2. Saling Percaya dan Solidaritas
Sikap saling percaya diperlukan untuk mengatasi bencana corona. Saling percaya diperlukan baik antarmasyarakat maupun dengan pengambil kebijakan. Masyarakat harus percaya dengan skema kebijakan penanggulangan bencana corona pemerintah, dengan tetap berpikir kritis. Percaya ketika diminta untuk tetap di rumah, bekerja di rumah, meniadakan kegiatan ramai, tidak berkerumun, dan sebagainya untuk mencegah penyebaran virus secara masif.
Tanpa kepercayaan publik, upaya pemerintah mengatasi bencana corona akan sia-sia. Begitu juga sebaliknya, pemerintah mesti percaya bahwa masyarakat juga tidak tinggal diam. Masyarakat ikut membantu, baik sekadar mengikuti anjuran pemerintah, maupun membantu mengatasi kekurangan perlengkapan dan kebutuhan yang belum mampu dicukupi pemerintah. Misalnya kebutuhan tenaga medis, masker, hand sanitizer, bahan makanan, dan lainnya.
Pemerintah seharusnya menjaga kepercayaan ini dengan mengoptimalkan upaya penanggulangan bencana corona. Mengutamakan kepentingan publik dibanding kepentingan segelintir elite.
Kepercayaan akan menumbuhkan solidaritas, baik individu maupun kolektif. Solidaritas merupakan energi sosial untuk menghadapi bencana corona. Solidaritas antarwarga dapat membangun kekuatan di tingkat masyarakat. Solidaritas politik untuk membangun kekuatan politik dan kebijakan di tingkat negara. Dalam kondisi bencana, hilangkan sekat penguasa dan oposisi: solidaritas nasional lebih penting.
3. Gotong Royong dan Kerja Sama
Gotong-royong adalah modal sosial yang sudah mengakar, warisan leluhur bangsa Indonesia. Partisipasi individu dan kelompok ini diperlukan untuk mengatasi bencana. Lupakan perseteruan politik demi menanggulangi bencana dan menjamin keselamatan kolektif. Daripada berkomentar dan saling menghujat, warganet dan elite-elite politik sebaiknya turun tangan menggerakkan kelompoknya untuk bersama-sama terlibat dalam penanggulangan bencana.
Kerja sama juga diperlukan dari pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga tidak wajar dan menimbun barang. Dunia usaha seharusnya cepat tanggap mengalokasikan dana CSR untuk penanggulangan bencana corona. Dalam kondisi demikian, semua bisa menjadi korban. Jika dunia usaha tidak mau ambil bagian, bisnisnya ke depan pasti akan terganggu. Sebab dunia usaha berhubungan dengan SDM dan pasar. Keduanya digerakkan oleh manusia. Dan, wabah corona mengincar manusia, siapa saja, di mana saja.
4. Informasi dan Komunikasi
Subdimensi ini memainkan peranan penting untuk mengatasi infodemik yang mewabah di berbagai media sosial. WHO menjelaskan, infodemik adalah gelombang informasi berlebihan tentang suatu masalah, yang kemudian menyulitkan identifikasi solusinya. Dalam kasus ini, virus virtual tersebut sering menjadi pemicu kegaduhan di media sosial. Infodemik ini justru bisa lebih berbahaya dibanding pandemik corona itu sendiri. Hoaks salah satunya.
Masifnya penyebaran hoaks terkait corona akan memicu kepanikan publik dan mengganggu sistem sosial ekonomi secara nasional. Lihat saja ketika nilai rupiah mencapai titik terendah, percakapan di media sosial justru memicu keributan tidak solutif. Perang tagar masih terjadi antara warnaget pro dan kontra pemerintah.
Hoaks juga bisa terjadi di dunia nyata di tingkat warga, memicu panic buying di pasar tradisional. Menghadapi ini, aparat pemerintah di daerah sampai level desa/ kelurahan mestinya bisa menjadi komunikator bagi masyarakat. Dalam kondisi krisis, warga butuh komunikator yang sumbernya dapat dipercaya.
Situs covid19.go.id merupakan salah satu usaha menangkal infodemik. Per 27 Maret 2020 sudah terdapat 188 hoaks yang berhasil ditangkal. Meski realitanya seperti fenomena gunung es, hoaks terkait corona masih juga mewabah di berbagai media sosial dan aplikasi perpesanan. Masih banyak pihak-pihak yang jarinya lebih lincah dari nalar yang membagikan informasi nir-verifikasi.
Di sisi lain, pemerintah sebaiknya lebih terbuka terhadap data infrastruktur dan sumber daya untuk mengatasi bencana corona. Adanya gap antara informasi pemerintah dan realitas lapangan menyebabkan ketidakpercayaan publik. Selain itu, publik membutuhkan informasi akurat tentang individu dan lokasi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan pasien positif corona, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pribadi pasien.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bahkan sampai membuat petisi di situs change.org agar pemerintah membuka informasi sebaran infeksi dan riwayat perjalanan pasien positif Covid-19. Keterbukaan informasi seperti yang dituntut AJI penting untuk menciptakan kehati-hatian dan kewaspadaan. Keterbukaan informasi dapat membuat masyarakat melakukan mitigasi risiko secara mandiri.
Informasi tertutup, simpang-siur, dan samar hanya akan menciptakan kepanikan atau ketidakpedulian. Banyak masyarakat masih cuek dan santai karena merasa di kawasan tempat tinggal dan aktivitasnya aman dari wabah corona. Akhirnya, imbauan pemerintah untuk tetap di rumah diabaikan.
5. Keeratan Sosial dan Kebersamaan
Subdimensi ini berkaitan dengan keeratan sosial, upaya meredam konflik sebagai akibat dari berbagai macam perbedaan antaranggota masyarakat, serta ada tidaknya diskriminasi terhadap akses layanan publik. Keeratan sosial diperlukan agar bencana corona tidak memicu konflik, baik konflik SARA, konflik identitas, maupun konflik ekonomi.
Tidak dipungkiri, bencana corona berdampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama sektor informal dan UMKM. Permasalahan ekonomi biasanya memiliki efek domino terhadap permasalahan sosial. Keeratan sosial diperlukan untuk meredam efek domino tersebut. Dalam konteks ini, keeratan sosial akan berkaitan dengan keeratan ekonomi. Keeratan ekonomi akan menjaga masyarakat dari potensi konflik ekonomi.Ketika pemerintah memutuskan kebijakan kerja di rumah, larangan berkumpul, larangan membuka usaha, mestinya dibarengi dengan insentif bagi dunia usaha dan pekerja informal terdampak.
Keeratan sosial ekonomi juga bermakna pihak yang tidak terdampak secara ekonomi membantu tetangganya yang terdampak. Pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh publik, dan siapa pun, mestinya dapat mendorong keeratan sosial ekonomi di lingkungannya. Dana kas/infak rumah-rumah ibadah mestinya dapat dialokasikan untuk kebutuhan makanan masyarakat terdampak langsung, sampai pandemik ini berakhir.
Keeratan sosial dan ekonomi ini akan memperkuat kebersamaan warga dan negara dalam menanggulangi bencana corona. Bersama-sama, bangsa Indonesia akan berjuang untuk menang menghadapi makhluk tak kasatmata itu. Seperti dikatakan Presiden Jokowi, kita bangsa besar, bangsa petarung, bangsa pejuang, insya Allah mampu menghadapi tantangan global berat ini.
6. Pemberdayaan dan Aksi Politik
Pemberdayaan diperlukan untuk mengelola kemampuan masyarakat dalam mengatasi bencana corona. Masyarakat Indonesia sudah berdaya dan teruji mengatasi persoalan bencana alam di negeri ini. Pemberdayaan masyarakat diperlukan, karena mereka juga subjek, bukan sekadar objek kebijakan. Menghadapi bencana corona, pemerintah tidak mungkin bisa melakukannya sendiri, tanpa partisipasi masyarakat.
Dalam kondisi bencana, inisiatif masyarakat diperlukan untuk mengatasi persoalan di lingkungannya. Misalnya, di tengah kelangkaan masker dan hand sanitizer, banyak individu dan komunitas membuat barang langka tersebut dan membagikannya secara gratis kepada yang membutuhkan. Lebih dari itu, ada juga yang membagi-bagikan sembako bagi masyarakat paling terdampak secara ekonomi.
Inisiatif-inisiatif ini perlu dikembangkan di seluruh Indonesia, sehingga menjadi aksi politik masyarakat. Aksi politik juga perlu digerakkan untuk mendorong penyelenggara negara lebih sensitif kepentingan publik. Wajar publik marah, ketika elite politik ingin dia dan keluarganya lebih dulu mendapat fasilitas rapid test corona. Padahal ODP dan tenaga medis lebih membutuhkan dibanding mereka.
Berbagai subdimensi modal sosial tersebut perlu diterapkan di berbagai tingkatan, mulai level mikro, level meso, hingga level makro. Penerapan modal sosial level mikro di tingkat individu, rumah tangga, atau lingkungan setempat. Dijelaskan BPS (2010), modal sosial berwujud kelompok dan jejaring yang didasari oleh sikap saling percaya dan toleransi, dapat mengatasi berbagai permasalahan sosial di lingkungan setempat.
Pemateri ketiga : Dr. Dedi Kurni Syah S.sos M. Ikom
Tema : Pandemi komunikasi Implikasi sosiopolitik Nasional
Aspek ini melihat bagaimana negara dalam hal ini adalah pemerintah menjalankan aksi komunikasi terkait dengan pandemi yang kemudian ini berimbas sangat panjang sekali. Yang berkaitan dengan isu-isu sosial, dan isu-isu politik secara nasional. Bagaimama pemerintah menjalankan aksi komunikasi yang kaitannya dengan pandemi dan imbasnya Sangat panjang sekali seperti isi sosial dan isu politik secara nasional. Hasik riset dengan metode willbeng metodelogi adalah riset yang memungkinkan responden memiliki pengetahuan yang relevan dengan tema yang kota riset sehingga ada dialog antara survior dan responden. Sejauh mana penanganan komunikasi pemerintah terkait wabah covid 19
Hasil riset IVO, salah satu hasilnya memiliki kaitan dengan pemerintah dengan penanganan pandemi covid-19. Yang ditanyakan adalah sejauh mana penilaian publik atas kinerja pemerintah dalam penanganan wabah covid-19 beserta implikasi sosial dan politik. Hanya ada 58,6 masyarakat yang menyatakan puas. 34,4 tidak puas. 7,0 abstain. Ini riset skala Nasional yang respondennya sebanyak 1.350 responden yang tersebar di 34 provinasi kecuali Papua Barat.
Integritas pesan bergantung pada integritas sumber, jika sebuah informasi didistribusikan oleh sumber dan materi yang bias, maka publik sulit menerima pesan meskipun telah berulangkali mencoba memahami.
Persepsi penanganan pandemi tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19
Klaster respon:
Pemerintah pusat mendapatkan 32,5%
Pemerintah provinsi 41,9%
Pemerintah kota/kab 6%
Pemerintah Kecamatan 0,2%
Pemerintah Desa 3,4%
Pemerintah RW/RT 16%
Penilaian publik terhadap aspek tertentu terkait penanganan pandemi covid-19. Penilaian ini mengukur kelemahan dan kelebihan dari kinerja pemerintah.
Model komunikasi ( pandemi public relation)
Pemerintah menggunakan model komunikasi publikcity model dan informational public model. Yang keduanya ini adalah menempatkan masyarakat itu penerima pesan dan tidak punya kewenangan untuk melakukan feedback. Yang semestinya digunakan dan ideal adalah model komunikasi two way assimentrial model dan two way simentrial model.
Memahami publik, James E. Grunig. Managing Public Relation. 1985:
Non publik, adalah kelompok yang tidak berpengaruh maupun mempengaruhi kebijakan.
Publik yang tersembunyi, adalah kelompok yang menghadapi masalah akibat kebijakan, namun mereka tidak menyadari.
Publik yang sadar, kelompok yang mengenali adanya masalah.
Publik yang aktif, kelompok yang mengambil tindakan terhadap suatu kebijakan.
Pemateri kerakhir: Yuda Sunjaya S.sos
Tema : Fenomena komunikasi ditengah wabah covid 19
Komunikasi di era pandemi. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah kita tahu awal pandemi pasien positif covid ditengah wabah pandemi corona diberikan informasi yang berbeda oleh pemerintah di saat yang sama masyarakat juga ingin tahu pasien-pasien positif corona. Belum lagi banjir informasi yang tidak jelas sumbernya dari mana yang tersebar di publik. Dari awal untuk menutupi itu sebetulnya melahirkan masyarakat ingin tahu siapa pasien corona dan sampai hari ini masih berbeda-beda. Tingkat kepercayaan masyarakat lebih tinggi pada saat kondisi sekarang lebih banyak bertabrakan pada hal-hal yang efesien di samping pemerintah juga menyampaikan data. Pada posisi seerti ini masyarakat membentuk itu sendiri. Salah satunya google crome terbentuk dari apa yang dicari masyarakat trust ending. Ketik itu muncul menjadi tren maka media akan berlomba-lomba untuk bagaimana untuk mengaplikasikan tren itu ke dalam pita.
Perubahan pola komunikasi di indonesia harus masuk sektor-sektor karena kit tidak kekurangan lembaga riset di indonesia. Efek yang ditimbulkan dari pada informasi dari awal sampai akhir bahwa ada kelompok masyarakat yang menolak fakta seerti tidak bermasker dll. Karena dia merasa virus tidak ada, dan ada juga yang menerima kenyataan. Secara garis besar bahwa pemerintah harus mengubah pola komunikasi itu sendiri. Bagaimana cara menyampaikan informasi terkait covid khususnya di indonesia media itu dibentuk oleh masyarakat karena keingintahuan masyarakat tidak terjawab.
Komentar
Posting Komentar